Jakarta: Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali panen kritik dari para sivitas akademika. Kali ini kritikan disampaikan oleh Universitas Darul Ulum Amir dan Unviersitas Islam As-Syafi'iyah.
Universitas Darul Ulum Amir menyoroti maraknya pelanggaran etik saat ini menyebabkan pemilu sebagai pesta demokrasi tercerabut dari cita-cita luhur bangsa. Fenomena ini memperlihatkan ada permasalahan etika bernegara.
Pilpres saat ini sudah jauh dari komitmen penegakan hukum, kemunduran demokrasi, dan nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Sementara itu, Unviersitas Islam As-Syafi'iyah menyampaikan tujuh sikap, di antaranya pemerintah wajib menjaga netralitas pemilu tanpa syarat untuk mencegah kecurangan. Menjunjung tinggi nilai etik moral politik dan prinsip negara hukum.
Sebelumnya, Gelombang kritik untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang dari sivitas akademika berbagai kampus. Aksi ini dimulai pembacaan petisi Bulaksumur oleh para guru besar Universitas Gajah Mada (UGM).
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.
Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta turut mendesak Presiden Jokowi menghentikan tindakan melawan hukum. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024.
"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI, Joko Widodo." kata Rektor UII Prof. Fathul Wahid, Kamis, 1 Februari 2024.
Pernyataan sivitas akademika UII diberi tema Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dalam penilaian UII, jelang pemilihan umum kekuasaan secara terang-terangan digunakan untuk mendukung kepentingan politik kubu tertentu, dengan mengerahkan sumber daya negara.
Kemudian, sejumlah Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan kegelisahannya menyikapi situasi bangsa saat ini. Mereka prihatin tatanan hukum dan demokrasi hancur pada tahun pemilu.
"Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi menumpuk. Kekuasaan membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang pemilu," ujar Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo, Jumat, 2 Februari 2024.
Streaming