Aksi Premanisme Mengancam Dunia Usaha

Aksi premanisme telah mengganggu iklim usaha di Tanah Air. Berbagai motif dilakukan, dari meminta jatah proyek tanpa tender, pungutan dana keamanan, meminta Tunjangan Hari Raya (THR), hingga membuat pelaku usaha terpaksa mengeluarkan dana ekstra. 

Di tengah upaya pemerintah menggenjot investasi, dunia usaha justru terganggu dengan maraknya aksi premanisme, baik yang dilakukan secara individual maupun terorganisir. dalam bentuk ormas. 

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah peristiwa premanisme dialami para pelaku usaha, hingga mereka mengalami kerugian material cukup besar. Seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sekelompok preman yang tergabung dalam sebuah ormas menyegel pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman. Pelaku meminta uang hingga Rp1,4 miliar. 

Sementara itu, di Cilegon, Banten, Ketua Kadin setempat meminta jatah proyek senilai Rp5 triliun tanpa tender, terkait proyek investasi pembangunan Pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) senilai Rp15 triliun milik Chandra Asri Grup. Polisi pun turun tangan hingga akhirnya penyidik Polda Banten menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Ismatullah dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon Rufaji Jahuri.
 

Baca juga: PP PPM Dukung Polri Berantas Premanisme Berkedok Ormas

Tidak mau wilayahnya dimasuki kelompok preman berkedok ormas, sebanyak 13.000 pecalang dari 1.500 desa adat di Bali, mendeklarasikan penolakan terhadap premanisme berkedok ormas. Dalam apel yang berlangsung di Lapangan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Kota Denpasar, para pecalang secara tegas menolak kehadiran ormas yang berperilaku seperti preman. 

Para pecalang khawatir kehadiran ormas tersebut bisa mengganggu iklim usaha dan pariwisata di Bali. 

Menyusul banyaknya keluhan terhadap aksi premanisme tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi menyatakan, pemerintah akan menindak tegas aksi premanisme yang telah mengganggu iklim usaha di Tanah Air. Hasan juga mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah membentuk tim khusus untuk menangani aksi-aksi premanisme tersebut. 

"Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu proses bisnis. Jadi, investor takut masuk ke kita, orang-orang yang ingin berusaha itu takun untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme." kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi.

akibat maraknya aksi premanisme akhir-akhir ini, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyebut, investasi senilai ratusan triliun rupiah batal masuk. Jika tidak segera ditangani secara serius, aksi premanisme terutama yang berkedok ormas akan memicu gangguan iklim usaha dalam skala lebih luas, hingga bisa menggangu target pertumbuhan ekonomi 8 persen para tahun 2029.