Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) memberikan respons atas usulan efisiensi biaya operasional haji yang diajukan oleh Komisi VIII DPR RI. Dalam rapat pada hari ini, Panitia Kerja (Panja) bersama Kemenag, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, dan stakeholder lainnya, berbagai aspek biaya penyelenggaraan haji tahun 2025 dibahas secara intensif.
Salah satu poin utama adalah evaluasi terhadap komponen-komponen yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi, seperti layanan katering, akomodasi hotel, transportasi udara, dan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, sebelumnya menyampaikan kritik terhadap usulan Kemenag yang hanya menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp20.000 dibandingkan tahun 2024, dari Rp93.410.286 menjadi Rp93.389.684.
Meski BPIH mengalami penurunan tipis, biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) yang ditanggung jemaah justru naik signifikan. Pada tahun 2024, BIPIH sebesar Rp56 juta, sementara usulan untuk tahun 2025 mencapai Rp65 juta. Hal ini terjadi karena perubahan skema kontribusi nilai manfaat, di mana tahun lalu menggunakan skema 60:40 (60% ditanggung jemaah, 40% oleh BPKH) sementara usulan Kemenag tahun ini adalah 70:30.
Hilman Latief menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal, seperti kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang kini mencapai Rp16.000 dan riyal Saudi sebesar Rp4.296, menjadi salah satu alasan mengapa BPIH sulit diturunkan secara signifikan. Selain itu, Marwan Dasopang menyoroti bahwa usulan Kemenag tidak sejalan dengan instruksi
Presiden Prabowo Subianto, yang mengharapkan penurunan biaya haji secara signifikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Untuk menindaklanjuti efisiensi biaya transportasi udara, Komisi VIII dijadwalkan mengadakan rapat kerja dengan maskapai penerbangan pada sore dan malam hari ini. Diharapkan negosiasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menekan biaya haji tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan jemaah.
(Tamara Sanny)
Streaming