Kasus Penyadapan, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat

18 November 2026 18:38

Majelis Etik menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso (EHS) dalam sidang kode etik terkait kasus penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Sidang kode etik berlangsung selama 10 jam.

Majelis Etik menjatuhkan sanksi ini karena EHS diduga terlibat dalam persekongkolan untuk melakukan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan teknologi milik kepolisian.

"Maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, dimana terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedur," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Trunoyudho, dikutip dari tayangan Metro Siang Metro TV, Rabu, 18 November 2026.

Sementara itu, terkait kasus penyadapan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pihaknya mensterilisasi lingkar inti Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan pascakasus penyadapan ilegal.
 


"Kalau itu sudah otomatis kita berjalan," kata Juri yang ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Juri setelah Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso yang meminta Kemensetneg mensterilkan lingkungan Presiden Prabowo dari pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka penyadapan, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP). Menurut Juri, sudah menjadi hal biasa jika pihak Istana memeriksa orang-orang yang bekerja di dekat Kepala Negara.

"Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional," ujar Juri.

(Lutfia Azzahra)

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X