Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Kapolri Terbitkan Perpol Baru tentang KKEP Jelang Sidang Etik Listyo, Ini Isinya
Siti Yona Hukmana • 18 November 2026 15:54
Jakarta: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Parpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Perpol ini diterbitkan menjelang eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjalani sidang etik pekan depan.
"Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya (untuk sidang etik LSP)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Rabu, 18 November 2026.
Isir mengatakan Perpol 4/2026 itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Isir menyebut ada bebarapa perubahan dan penambahan norma dalam beberapa pasal.
Kedua, dalam Ketentuan Audit Investigasi pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan yaitu ayat (4a) yang berbunyi: (4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4 dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.
Ketiga, Ketentuan ayat (5) Pasal 19 pasal lama yang berbunyi: surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan emeriksaan. Beleid ini setelah diubah berbunyi: surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
"Perubahanya, frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung," ujar Isir.

Mantan Kapolri sekaligus tersangka kasus penyadapan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Istimewa
Keempat, Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar.
Beleid ini diubah menjadi, Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
"Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," ungkap Isir.
Kelima, Ketentuan ayat (2) Pasal 59 yang awal berbunyi Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar, diubah menjadi Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
"Artinya, ada dua pilihan pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang bisa menggunakan media elektronik seperti melalui zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP," beber Isir.
Keenam, Sidang Banding Ketentuan ayat (3) Pasal 74 berbunyi: KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat pelanggar. Beleid ini diubah menjad Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat pelanggar.
Ketujuh, Ketentuan ayat (4) Pasal 98 yang berbunyi Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 hari kerja sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor. Lalu, diubah menjadi Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan.
"Dalam arti ada perubahan waktu patsus dari 30 hari menjadi 20 hari, menyesuaikan ketentuan dalam KUHAP," kata Isir.
Kedelapan, Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 yang berbunyi Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, diubah menjadi Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP.
Kesembilan, Ketentuan syarat PTDH di antaranya diatur pada ayat 2 Pasal 111 terutama pada huruf c dengan bunyi “tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lama 5 tahun”. Beleid ini berubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
"Ada penambahan frasa atau lebih dalam arti kalau lebih dari 5 tahun ancaman pidanya sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH," jelas Isir.