18 Anggota Fraksi PKB Teken Petisi HMP Terkait Gibran

11 November 2026 15:56

Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khozin menyebut sebanyak 18 orang dari partai PKB menyatakan setuju terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut disampaikan Khozin dalam rapat penyerahan usulan HMP di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kami mewakili beberapa anggota berjumlah 18 menyatakan setuju terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat," ujar Khozin, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.

Khozin menyebut PKB menilai polemik ijazah Gibran seharusnya tidak berlarut-larut agar pemerintah dapat kembali fokus mewujudkan program Asta Cita milik Prabowo Subianto. 

"Kami melihat polemik ini harus segera disudahi, energi kita terlalu mubazir banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak. Program Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo kita komitmen bersama untuk diwujudkan, bukan kemudian diabaikan dan hanya berkutat pada urusan ijazah yang tidak berkesudahan," jelas Khozin. 
 


Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut sebanyak 120 legislator dari delapan fraksi di DPR telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wapres Gibran. Usulan tersebut dibawa ke rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna DPR.

"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami bamus-kan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna," ujar Saan.

Saan menjelaskan setelah semua proses di pimpinan DPR dan Bamus selesai, usulan pemakzulan Gibran akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Rapat Paripurna berlangsung pukul 10.00 WIB, Kamis, 12 November 2026. 

"Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus," ujar Saan.

(Lutfia Azzahra)

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X