29 May 2025 09:47
DPRD Jakarta menyambut baik rencana Gubernur Jakarta Pramono Anung yang memberi peluang untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola perparkiran di Jakarta.
Namun Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaannya, terutama saat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Kenneth meminta agar proses lelang lahan parkir dilakukan secara terbuka tanpa praktik kolusi dan nepotisme.
"Jadi skemanya begini, bikin BUMD parkir, (lahan) parkir di Jakarta kita lelang kepada swasta. Tapi lelang yang benar, ya. Lelangnya harus yang benar. Harus yang transparan, sesuai aturan, tidak boleh ada kolusi dan nepotisme," ungkap Kenneth di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.
Kenneth menegaskan yang terpenting dalam perencanaan pembentukan BUMD parkir ini harus terlebih dahulu mengedepankan aspek keterbukaan dengan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait.
"Mungkin nanti bisa ada FGD dengan tokoh masyarakat, dengan ormas, atau dengan ahli-ahli. Nanti kan bisa ada masukan-masukan tuh, bisa ditentukan aturan yang pas, terkait berapa tarifnya. Jadi, dari awal kita jelas nih berapa," jelas Kenneth.
| Baca: Pendapatan Daerah Turun, Dishub DKI Curhat 50% Ruas Jalan Dikuasai Parkir Liar |
Streaming