Menakar Dampak Pemotongan TKD ke Ekonomi Daerah

Alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp649,99 triliun. Jumlah itu kini berkurang Rp269 triliun ketimbang alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp919,87 triliun.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda buka suara soal penotongan anggaran ini. Ia mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah daerah memang sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). 

"Kalau kita lihat dana bagi hasil ini memang banyak yang cukup bergantung dengan DBH ketika kita melihat daerah-daerah yang mengadakan sumber daya alam," katanya, dikutiop dari tayangan Zona Bisnis, Metro TV, Kamis, 9 Oktober 2025. 

Nailul menjelaskan bahwa daerah terutama kabupaten/kota bergantung pada DBH karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Selain itu, pemerintah pusat terus menaikkan pajak atas sumber daya alam mereka.

"Seharusnya TKD ini harus menjadi alat redistribusi bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam, daerah-daerah yang cukup gencar industri rokok dan sebagainya seharusnya diberikan DBH yang lebih tinggi," ujarnya. 

"Ini jangan sampai memunculkan persepsi bahwa sekarang fiskal kita tidak bagi hasil lagi," imbuhnya. 
 

Baca juga: Purbaya 'Digeruduk' Kepala Daerah, Ini Gegaranya

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Purbaya yang ditemui awak media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, mengaku belum mengetahui secara rinci agenda yang diusulkan. Dia meyakini pembahasan akan berfokus pada dua topik utama, yakni terkait TKD dan DBH untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

"Sekarang saya belum tahu. Mereka (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) ingin ketemu, ya sudah saya temuin," kata Purbaya sebelum memasuki ruang pertemuan tersebut, dilansir Antara, Selasa, 7 Oktober 2025.

Ketika awak media mengonfirmasi apakah pertemuan itu akan membahas mengenai TKD, ia meyakini para gubernur akan membahas hal tersebut.

"Saya yakin pasti itu (bahas terkait TKD)," ucapnya singkat.