Kasus Korupsi Iklan, KPK: Hasil Audit BJB Tiba-tiba Berubah

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan dalam hasil audit di PT Bank BJB. Temuan itu didapat dalam penyidikan kasus dugaan rasuah pengadaan iklan.

“Hasilnya auditnya, kan dilakukan audit di BJB. Ada temuan-temuan, kemudian temuannya menjadi apa namanya, berkurang,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Asep mengatakan, hasil audit sejatinya tidak boleh dikurangi atau ditambahkan. KPK belum bisa memerinci item dalam temuan audit BJB yang tiba-tiba berubah, saat ini.

“Itu yang sedang kita pastikan, yang jelas, dari jelas (jadi) kurang,” ujar Asep.

KPK meyakini ada kongkalikong tertentu atas pengurangan hasil audit di BJB. Pendalaman dilakukan penyidik dengan memeriksa sejumlah saksi.

“Itu yang sedang kita pastikan. Apakah terjadi pengurangannya itu dikurangi, atau berkurang?” ujar Asep.

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni, Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi, Divisi Corsec BJB Widi Hartono, Pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE Suhendrik, dan Pengendali Agensi CKMB dan CKSB Sophan Jaya Kusuma.
 

Baca Juga: Korupsi Iklan di BJB Diusut KPK lewat Kasubagset BPK Yochie Tria

KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini dari rumah Ridwan Kamil. Selain itu, penyidik juga menggeledah Kantor BJB di Bandung.

Kasus ini membuat negara merugi Rp222 miliar. Tindakan rasuah ini berlangsung pada 2021 sampai 2023. BJB sejatinya menyiapkan dana Rp409 miliar untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online.

Ada enam perusahaan yang diguyur uang dari pengadaan iklan ini. Rinciannya yakni, PT CKMB sebesar Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK menyebut penunjukan agensi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Lembaga Antirasuah mengendus adanya selisih pembayaran yang membuat negara merugi lebih dari dua ratus miliar rupiah. 

Jangan lupa cek berita News Stream lainnya hanya di Metrotvnews.com.