Kubu Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendapatkan informasi kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan akan dilimpahkan ke jaksa. Kuasa hukumnya langsung menyatakan protes kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami tadi siang mendapatkan WA dari bagian informasi KPK, yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami, Mas Hasto Kristianto," kata Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Maret 2025.
Menurut Ronny, protes ini dilakukan karena Hasto baru mengajukan nama-nama ahli meringankan untuk diperiksa penyidik KPK. Lembaga Antirasuah dinilai melanggar aturan jika mengutamakan pemberkasan, ketimbang mengabulkan pemeriksaan saksi dari kubu Hasto.
"Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan pasal 65 Kuhap yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi a de charge," ucap Ronny.
Mereka tidak menerima keputusan KPK yang mau menyidangkan kasus Hasto dengan segera. Lembaga Antirasuah dinilai telah mengabaikan hak Hasto sebagai tersangka.
"Nah, karena mendapatkan informasi tersebut maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK, yang kami menilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap Kuhab maupun undang-undang KPK itu sendiri," tegas Ronny.
Selain itu, kubu Hasto protes dengan pemberkasan kasus karena sedang mengajukan praperadilan. Sebab, keputusan KPK itu bisa menggugurkan gugatan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara otomatis.
"Ya, kalau mengacu kepada putusan mahkamah konstitusi tentunya harus menghormati dulu praperadilan yang ada, sebelum ada jadwal sidang pertama pembacaan dakwaan," ujar Ronny.
Menurut Ronny, KPK sengaja tidak mau menghadiri praperadilan. Kubu Hasto meminta Lembaga Antirasuah menghormati persidangan yang akan digelar pada Senin, 10 Maret 2025.
"Tetapi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari praperadilan," kata Ronny.
KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis, 20 Februari 2025. Upaya paksa itu berlaku selama 20 hari pertama dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik.
Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
"Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat, yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam," kata Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.
Iskandar mengatakan, uang dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu.
"Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan uang operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta Harun’," ucap Iskandar.
Uang itu diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah yang juga mengurusi suap proses PAW Harun ini.
Streaming