Periksa Cak Imin, KPK Dinilai Bermain Politik

KPK mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012. Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pun dipanggil untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan ini dinilai sejumlah pihak kental muatan politis. Pasalnya, jadwal pemanggilan bertepatan setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Kendati, KPK kerap menampik tudingan itu.
 
Menurut KPK, pemanggilan Cak Imin tidak ada kaitannya dengan proses politik yang berlangsung. Juru Penindakan Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, pemanggilan terhadap Cak Imin sudah dilakukan jauh hari sebelum deklarasi bakal cawapres.
 
Langkah KPK ini dinilai wajar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya, pemanggilan Cak Imin sebagai saksi bukan poltisasi hukum. Mahfud juga sepakat kalau hukum tidak  boleh alat tekanan politik.
 
Terkait hal ini, Bacapres Anies Baswedan mengakui jalannya bersama Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres akan banyak melalui jalan terjal. Namun, Anies optimis bahwa KPK akan bekerja professional.