Polisi Bongkar Sindikat Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Perang Rusia-Ukraina

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di medan perang Rusia–Ukraina. Para korban dijebak ke garis depan pertempuran dengan iming-iming gaji fantastis puluhan juta rupiah per bulan.

Dalam pengungkapan ini, aparat kepolisian mengamankan sebanyak delapan orang tersangka dari berbagai lokasi penangkapan di Indonesia, mulai dari Pemalang (Jawa Tengah) hingga Bali. Dari delapan pelaku tersebut, dua di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari aduan sejumlah pihak keluarga yang kehilangan kontak dengan kerabat mereka setelah berangkat ke luar negeri.

"Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat yang kehilangan kontak dengan keluarganya setelah berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Ternyata mereka sudah direkrut menjadi tentara di Rusia dan tidak kembali," kata Kombes Pol Nasriadi dikutip dari tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Sabtu, 14 November 2026.

Nasriadi membeberkan, para pelaku membujuk para korban dengan iming-iming kontrak tahunan dan gaji bernilai ratusan juta rupiah. Korban bahkan dijanjikan insentif khusus jika mampu melumpuhkan pihak lawan di garis depan.

"Mereka rata-rata dijanjikan kontrak fantastis mencapai Rp400 juta per tahun, kemudian gaji bulanan berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta. Bahkan, ada bonus tambahan apabila berhasil menembak tentara Ukraina yang dibuktikan melalui rekaman video langsung," ucapnya.
 

Namun di balik janji penghasilan tinggi tersebut, para WNI justru langsung dimasukkan ke kamp pelatihan militer di Rusia, dipersenjatai, dan dipaksa menandatangani kontrak pertempuran yang mempertaruhkan nyawa mereka di tengah hutan dan medan tempur terbuka.

Modus Korban: Ditawari Jadi Sopir dan Kuli Bangunan

Salah seorang korban yang berhasil diselamatkan, Dedi, mengaku sama sekali tidak menyangka akan diberangkatkan ke medan tempur. Awalnya, ia hanya berniat mencari nafkah di luar negeri sebagai tenaga kerja informal.

Dedi menceritakan, dirinya diminta mengunduh aplikasi pencarian kerja daring bernama WFCC dan mengisi sejumlah kelengkapan berkas identitas pribadi, seperti KTP, kartu keluarga, akta lahir, hingga paspor.

"Setelah saya unduh, ada yang menghubungi lewat aplikasi, namanya Markus. Dia menanyakan data pribadi kami. Perjanjian awalnya mau dipekerjakan sebagai sopir, buruh bangunan, atau bagian logistik, tergantung keahlian kita. Nanti mereka yang memilih," ungkap Dedi.

Atas perbuatannya, kedelapan tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.