Nattasya Amani Vrazeti • 17 November 2026 19:07
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Tito mengatakan, pembahasan utama dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana penerbitan obligasi daerah yang sebelumnya disampaikan Pramono.
“Yang kita bicarakan yang paling utama adalah mengenai masalah obligasi daerah. Dulu kan beliau pernah menyampaikan ada rencana membuat obligasi daerah. Tapi di tingkat pusat kita sudah bicarakan bahwa nanti kalau obligasi daerah itu kan menjadi utang, takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya,” kata Tito di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat mengarahkan agar skema pembiayaan tersebut dialihkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit.
“Nah, itu menggunakan PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur yang ada di Kementerian Keuangan,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, salah satu mekanisme pembayaran pinjaman yang diusulkan Menteri Keuangan ialah melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Nah, jadi dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong,” jelas Tito.
Menurut Tito, mekanisme tersebut dapat mencegah pinjaman pembangunan menjadi beban bagi kepala daerah yang menjabat pada periode pemerintahan berikutnya.
“Sehingga meskipun nanti lintas pemerintahan, kita nggak tahu siapa nanti dalam pilkada berikutnya, tidak memberatkan kepala daerah berikutnya karena utangnya dibayar melalui pemotongan DBH itu, saya kira itu cara yang bagus,” ungkap Tito.
Ia menegaskan, Kemendagri pada prinsipnya menyetujui rencana pembiayaan melalui PT SMI karena rekomendasi kementerian tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh pinjaman.
“Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” kata Tito.
Selain pembiayaan infrastruktur, Tito menyebut program pembangunan yang direncanakan Pramono mencakup sejumlah persoalan utama Jakarta, mulai dari kemacetan, banjir, hingga kawasan permukiman kumuh.
“Mulai dari ada rumah sakit, kemudian ada LRT, kan ini problem kita kan Jakarta ini macet, banjir, slum area yang paling tiga itu,” tutur Tito.
Tito menilai pembangunan rumah sakit, pengembangan LRT, dan penanganan banjir dapat membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan tersebut.
“Nah ini bisa membantu rakyat untuk masalah kesehatan, ditambah lagi dengan mengurangi kemacetan, itu kan bagus, satu lagi masalah banjir. Tiga, program untuk menangani banjir. Ini memang tiga hal ini yang paling utama di Jakarta,” pungkas Tito.