Pansus DPRD Pati Pertanyakan Kebijakan Wajib Bukti Lunas PBB

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pati mempertanyakan kebijakan kontroversial yang mengharuskan warga menunjukkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mendapatkan layanan administrasi. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran itu dinilai memberatkan dan menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Pansus DPRD dengan para camat se-Kabupaten Pati. Anggota dewan mencecar para camat mengenai dasar hukum dan urgensi dari kebijakan tersebut.

Menanggapi hal itu, para camat berdalih bahwa surat edaran tersebut hanyalah sebuah inovasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Mereka mengklaim kebijakan itu bukan bentuk paksaan atau ancaman kepada warga yang belum melunasi kewajiban PBB-nya.

Di tengah polemik ini, keberadaan Bupati Pati Sudewo justru menjadi misteri. Sudewo dilaporkan tidak hadir dalam perayaan HUT ke-80 RI karena sakit, namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi dan lokasinya.