Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di berbagai daerah belakangan ini mendadak penuh sesak. Warga berbondong-bondong antre sejak pagi demi memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan.
Panjangnya antrean membuat suasananya mirip dengan pembagian bantuan sosial (bansos). Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah terpadat di Jawa Barat.
Banyak warga yang sudah bertahun-tahun tidak membayar pajak. Program pemutihan ini seperti mendapatkan sinar harapan untuk mereka.
"Nunggaknya 3 tahun. Baru bisa bayar pas ada pemutihan. Tapi pelayanannya perlu dibenahi. Saya dari jam 10 baru bisa ambil BPKB sekarang," ujar warga bekasi Emilia dikutip dari Selamat Pagi Indonesia Metro TV pada Rabu, 16 April 2025.
Selain penghapusan denda, wajib pajak juga cukup membayar pokok pajak tahun berjalan saja. Bahkan, balik nama kendaraan pun digratiskan.
"STNK saya mati dari 2023. Harusnya bayar 3 tahun, tapi cuma bayar setahun.
Diskon hampir Rp2 juta," ujar Warga Irvan.
Program ini digelar di delapan provinsi, termasuk Jawa Barat yang sudah memulainya sejak 20 Maret dan akan berlangsung hingga 30 Juni 2025. Kepala Pusat P3DW Kota Bekasi Dani Hendarto menyebut lonjakan warga sangat signifikan. Dari biasanya 3.000 orang per hari, menjadi lebih dari 8.000 pasca-libur
Lebaran.
"Yang datang bukan hanya wajib pajaknya saja, tapi bawa anak, istri, jadi sekali datang bisa dua sampai tiga orang. Potensi dari Kota Bekasi cukup besar, targetnya sekitar 1,3 triliun," ujar Dani.
Namun, di balik kemudahan ini, muncul tanda tanya. Apakah program seperti ini justru membuat warga hanya mau bayar pajak jika ada potongan? Kesadaran membayar pajak seharusnya tumbuh dari semangat membangun bersama. Yang tertib jangan dibiarkan merasa tertipu. Yang menunggak, semoga ini jadi momen terakhir mengandalkan pemutihan.
(Tamara Sanny)