Tak Hanya di Jakarta, Massa Buruh Juga Demo Serentak di Seluruh Provinsi

Ribuan buruh akan menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPR/MPR dan Istana, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Tak hanya di Jakarta, penyampaian aspirasi ini juga akan digelar di seluruh provinsi di Indonesia. 

Di Jakarta, demonstrasi dimulai pukul 10.00 WIB. Untuk Jawa Barat dan Banten, aksi dilakukan di Kantor Gubernur dan Kantor Kepala Daerah terkait.

Berikut enam tuntutan massa buruh:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029.

Baca juga: Buruh Gelar Aksi Damai di Istana dan Depan Gedung DPR Hari Ini

 

4.531 Aparat Gabungan Amankan Aksi Buruh di DPR

Polda Metro Jaya menyiapkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa oleh buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Ribuan personel itu dikerahkan untuk menjaga demo berjalan aman dan terkendali.

"Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Agustus 2025.

Ade mengatakan pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan selama aksi demonstrasi. Namun, sifatnya situasional.

"Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Namun, bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat lain, maka tidak dilakukan pengalihan,” ujar Ade.

Ade Ary menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas yang mungkin diberlakukan. Langkah pengalihan arus semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran bersama.