Partai Golkar Kaji Skema Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Partai Golkar tengah mengkaji opsi kepala daerah kembali dipilih DPRD. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku, Partai Golkar saat sedang mengkaji sejumlah skema.

Hal ini diungkapkan oleh Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan pada Senin malam, 28 Juli 2025. Bahlil menyebut, partainya tengah mengkaji sejumlah skema pemilihan kepala daerah (Pilkada), salah satunya melalui DPRD. 

Bahlil juga menyinggung UUD 1945 yang tidak mengatur secara tegas, bahwa kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Ia menganggap, konstitusi hanya meminta pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. 

Selain itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap memiliki kelebihan, karena selama ini Pilkada dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

“Golkar dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian. Salah satu skemanya itu memang lewat DPRD.” kata Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dikutip dari tayangan Metro Pagi Primetime Metro TV, Selasa, 29 Juli 2025. 
 

Baca juga: Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Disebut Berpotensi Ganggu Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Hal serupa juga disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut, Partai Gerindra saat ini masih mengkaji soal sistem pemilihan kepala daerah ke depan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu pusat dan daerah, termasuk merespons usulan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait Pilkada dipilih oleh DPRD. 

“Saat ini simulasi-simulasi tentang Pemilu maupun Pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai.” kata Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco juga mempersilahkan partai politik lain untuk menyampaikan sikapnya, agar keputusan tentang pemilihan kepala daerah bisa diambil bersama-sama dengan seluruh partai. 

“Mungkin nanti hasilnya seperti apa masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dilacak oleh partai masing-masing sehingga nanti baru sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi Pilkada maupun Pemilu.” ucapnya.