Mendagri Bakal Copot Kepala Daerah Terlibat Judi Online

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti para penjabat (Pj) kepala daerah agar tidak terlibat dalam permainan judi online. Tito tidak segan mencopot jika ada yang ketahuan. 

"Kalau kita lihat besar dan frekuensinya sering, kalau dia Pj, mungkin saya akan ganti," ujar Tito, Kamis, 27 Juni 2024.

Sanksi tegas tidak hanya berlaku untuk Pj kepala daerah. Kepala daerah definitif juga bakal menerima sanksi tegas juga.

"Bisa kami berikan sanksi tertulis. Kalau memang klarifikasi, sudah dilaksanakan, dan buktinya benar, bisa saja kami sampaikan ke publik," kata Tito.
 

Baca: Dugaan Kepala Daerah Judi Online, Mendagri Bakal Minta Data PPATK

Tito mengaku belum mengetahui secara pasti dugaan kepala daerah bermain judi online. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami kasus ini. 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menanggapi temuan PPATK yang mengungkapkan lebih dari seribu orang anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Bambang Pacul sapaanya mengatakan transaksi tidak wajar itu juga termasuk staf kesekretariatan DPR/DPRD hingga kepala daerah.

"Bahwa ada di antara caleg-caleg yang melakukan transaksi diduga transaksi tidak wajar, termasuk juga para kepala daerah. Namanya ada? Ada itu loh di PPATK ada," kata Bambang Pacul, sapaannya.