Menyehatkan Kekuasaan

Pemerintahan dengan legitimasi yang kuat, akan sepenuhnya didukung rakyat. Sejarah membuktikan, menang Pilpres 2014 berani menaikkan harga BBM tidak sampai satu bulan pasca pelantikan. Alasan kenaikan, ruang fiskal yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya, terlalu sempit hingga pelaksanaan program pemerintah yang baru menjadi sulit.

Padahal saat itu koalisi parlemen pendukung pemerintah cukup lemah. Polarisasi dukungan partai politik dalam Pilpres 2014, terbawa hingga ruang rapat anggota dewan yang terhormat.

Pemerintahan yang dahulu mendapat mandat rakyat, kini makin kerap dihujat. Penguasa dituding melakukan berbagai rekayasa untuk kepentingan kelompok dan keluarga.

Setidaknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menemukan bukti proses perumusan putusan MK telah diintervensi. Siapa kiranya yang mampu menyusupi ruang Ketua MK? Pastinya bukan rakyat jelata.

Berbagai laporan juga mulai sampai ke telinga warga, soal upaya menggalang dukungan dari penyelenggara negara. Mulai banyak masyarakat yang meragukan netralitas aparat.

Jejak cawe-cawe penguasa rupanya juga sudah terentang jauh sebelumnya. Masyarakat kini tengah digaduhkan testimoni mantan Ketua KPK mengenai perintah menghentikan sebuah perkara. Hingga muncul narasi hak interpelasi untuk mengorek informasi dari Presiden Jokowi.