Soal Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun, Pramono: Bukan Hambatan bagi Jakarta

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons peringatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027. Bagi Pramono, hal itu bukan persoalan besar.

"Sebenarnya obligasi Rp3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sesuatu hambatan. Dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikan dengan baik siapapun yang akan menjadi gubernur di Jakarta," ujar Pramono dalam tayangan Headline News Metro TV, Selasa 28 Juli 2026. 

Ia menjelaskan bahwa pemilihan tenor selama tujuh tahun telah melalui pertimbangan matang sebagai bagian dari strategi pembiayaan. 

"Makanya kenapa kemudian tenornya tujuh tahun. Memang obligasi daerah ini adalah salah satu bentuk creative financing yang kami lakukan. Tetapi memang di dalam aturan sekarang ini kami sudah mendapatkan support atau persetujuan dari Kemenko Perekonomian," ungkapnya. 

Meski demikian, Pramono menyatakan sangat menghormati otoritas Kemendagri dalam mengawasi keuangan daerah. 

"Sebagai gubernur saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan, saran dari Kemendagri. Sehingga dengan demikian dalam waktunya nanti kami pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri," jelasnya. 

Diketahui, Kemendagri tengah mengkaji rencana Pemprov DKI Jakarta terkait penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada tahun depan. Ia mengatakan kajian tersebut dibutuhkan karena obligasi merupakan instrumen utang. Sehingga kementerian hendak memastikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta untuk membayar obligasi tersebut tanpa harus membebani kepala daerah berikutnya.