Buntut Kecelakaan Kereta Bekasi, KAI Evaluasi Total 1.800 Perlintasan Sebidang

Tragedi kecelakaan maut yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur menjadi momentum penting untuk dilakukannya evaluasi menyeluruh. Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) kini resmi memulai langkah pengetatan keamanan melalui evaluasi total terhadap sekitar 1.800 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.

Dikutip dari tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Kamis 30 April 2026, langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Saat menjenguk para korban di RSUD Bekasi, Presiden sempat menggelar rapat singkat bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin untuk merancang pembenahan menyeluruh, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa.

Pengetatan dan Pembangunan Flyover PT KAI kini tengah menginventarisir 1.800 perlintasan sebidang untuk memastikan kelayakan fasilitas keselamatan. Evaluasi mencakup standar palang pintu, kesiapan petugas jaga, hingga penerapan prosedur operasional standar (SOP) di lapangan. Jika ditemukan perlintasan yang tidak sesuai standar dan dinilai membahayakan masyarakat, PT KAI menyatakan tidak akan segan untuk segera menutup akses tersebut.

Sebagai solusi untuk wilayah dengan arus lalu lintas yang sangat padat, Presiden Prabowo telah berkomitmen memberikan bantuan dana guna membangun jembatan layang (flyover). Salah satu titik prioritas yang akan segera dibangun flyover adalah lokasi kecelakaan di Bekasi Timur.

Komitmen Anggaran Rp4 triliun dan reformasi prasarana berdasarkan kalkulasi sementara, biaya penanganan satu titik perlintasan berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Dengan total 1.800 titik perlintasan, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp4 triliun untuk membereskan masalah keselamatan ini secara tuntas.

Selain masalah infrastruktur fisik, reformasi birokrasi juga tengah disiapkan. Menhub menyatakan adanya rencana penyerahan pengelolaan prasarana kereta api sepenuhnya kepada PT KAI. Dengan langkah ini, Kemenhub akan berfokus pada peran regulator, sementara PT KAI bertindak sebagai operator penuh guna memastikan teknologi dan operasional berjalan lebih efektif. Karena selama ini, meskipun PT KAI bertindak sebagai operator tunggal, prasarana perkeretaapian masih dikelola oleh Kemenhub.

Imbauan Tegas PT KAI kepada Masyarakat Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menekankan bahwa teknologi seperti sensor keberadaan kereta tidak akan maksimal tanpa dukungan disiplin masyarakat. Ia meminta warga untuk tidak lagi membuat perlintasan liar yang dapat menghalangi pandangan (visibility) masinis.

"Kami meminta dukungan masyarakat dalam dua hal. Satu, jangan membuat perlintasan liar lagi karena sangat membahayakan. Yang kedua, jika ada perlintasan yang sudah resmi dijaga, mohon jangan dilanggar. Begitu pun perlintasan yang sudah kami tutup demi keselamatan, mohon jangan dibuka kembali," tegas Bobby.

Pemerintah berharap dengan adanya evaluasi total, pengalokasian anggaran yang signifikan, serta peningkatan disiplin pengguna jalan, peristiwa kecelakaan kereta api yang memilukan tidak akan terulang kembali di masa depan.