Polri Gelar Sidang Etik EHS Tersangka Penyadapan Ilegal Hari Ini

17 November 2026 08:04

Perwira tinggi Polri Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026. Sidang yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) di Mabes Polri, Jakarta tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang hingga akses ilegal dalam kasus yang juga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Hari Selasa, tanggal 17 November 2026, bertempat di Divpropam Polri akan dilaksanakan kegiatan perkembangan sidang kode etik profesi. Pada sidang KKEP ini, pelaksanaan ditujukan terhadap terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EH atau EHS," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Selasa, 17 November 2026.

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa akses ilegal tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran itu terjadi baik saat Eko Hadi Santoso menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian.

Atas dugaan tersebut, Eko dipersangkakan melanggar ketentuan peraturan pemerintah mengenai kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pihak kepolisian memastikan seluruh proses persidangan akan berjalan secara profesional.

Ia menegaskan, pelaksanaan sidang etik ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penanganan perkara di tubuh kepolisian.

"Ini adalah wujud komitmen Polri. Tentunya akan memberikan transparansi dan perkembangan apa yang menjadi dinamika sosial yang menjadi perhatian publik, khususnya di internal Polri," ucapnya.
 



Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh dan kalangan lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH) yang ditetapkan pada 3 November 2026, disusul mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU) pada 5 November 2026.

Kasus ini bermula dari alur masuk nomor telepon target ke dalam sistem LIMS yang diduga disertai penyalahgunaan akses serta penghapusan data. Dugaan penghapusan data tersebut kemudian dilaporkan petugas pada 30 Oktober 2026 hingga berujung pada proses penyidikan dan penyitaan barang bukti.

(Nopita Dewi)


Close Ads X
Close Ads X