Direskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol. Taufik Herdianyah. Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan
Modus Penyelundupan BBM di Sulsel Pakai Dokumen Resmi Tutupi Pasokan Ilegal
Siti Yona Hukmana • 16 November 2026 19:47
Jakarta: Direktorat Tindak Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri bersama Polda Sulawesi Selatan mengungkap modus operandi sindikat penyelundupan bahan bakar minyak (BBM). Praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dokumen pembelian resmi untuk menutupi pengangkutan pasokan ilegal dalam jumlah besar.
“Jadi modusnya dia merubah dokumen asal dengan dokumen pengiriman itu yang berbeda, seperti itu. Yang seolah-olah bahwa pengiriman ke daerah tujuan itu seolah-olah resmi, padahal tidak, seperti itu,” ujar Direskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol. Taufik Herdianyah, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026.
“Misalkan, dia membeli di perusahaan itu tuh 30 kiloliter. Tetapi pada nyatanya, praktiknya, dia mengirimkan BBM ini ke tempat tujuan itu tidak sejumlah itu,” ujar Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menambahkan akibat praktik tersebut, volume BBM yang dikirimkan ke lokasi tujuan dapat berbeda jumlah dengan catatan pembelian awal. Selisih tersebut berupa lonjakan jumlah BBM yang dikeluarkan di luar pesanan resmi.

Direskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol. Taufik Herdianyah (tengah). Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan.
Berdasarkan penelusuran, selisih pasokan ilegal tersebut tercatat mencapai sekitar 3.652 kiloliter dalam periode Oktober hingga Februari. Lonjakan volume itu terjadi dalam lima kali pengiriman yang rata-rata dilakukan satu kali setiap bulannya.
“Itulah ada perbedaan-perbedaan. Dari bulan Oktober sampai dengan Februari itu sebesar, kurang lebih kalau kita total itu ada 3.652 kiloliter, dari lima kali pengiriman ya, karena mungkin setiap bulan itu satu kali pengiriman-pengiriman,” ujar Taufik.
Penyidik kini terus menelusuri sumber pasokan ilegal yang memicu selisih jumlah pengiriman tersebut. Pengusutan kasus ini juga diperluas ke ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna melacak aliran dana serta pihak-pihak yang menerima hasil kejahatan tersebut.
(Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan)