Sirekap Bermasalah, Kepercayaan Jadi Taruhan

Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Pemilu 2024 yang disiapkan oleh KPU untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil penghitungan suara di TPS justru mengalami banyak kendala. Berbagai kendala itu mau tidak mau memunculkan dugaan kecurangan dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. 

Usai munculnya dugaan kecurangan saat pencoblosan dan salah input hasil pemilu di aplikasi Sirekap, kini KPU disebut menghentikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Seperti penghitungan suara di wilayah Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi ditunda pasalnya aplikasi Sirekap mengalami masalah. 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui adanya penghentian sementara rekapitulasi di tingkat kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hasyim menyatakan penghentian tersebut guna memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam Sirekap. 

"Rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu (data Sirekap sudah benar). Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah singkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus, tapi kalau yang belum singkron, ini kita tidak tayangkan dulu," jelas Hasyim. 

Banyaknya kesalahan dalam sistem Sirekap disuarakan sejumlah pihak. Di antaranya adalah selisih suara para paslon yang signifikan. Terbesar, selisih suara terjadi pada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Ada 1.664 nambah (selisih suara) buat paslon 1, 7.793 nambah untuk paslon 2, dan paslon 3 3.059," kata Direktur Netgrit Hadar Nafis Gumay. 

Sesuai peraturan perundang-undangan, hasil resmi akan ditetapkan berdasarkan penghitungan berjenjang mulai dari TPS hingga rekapitulasi nasional di KPU RI.