Pakar Sebut Pemilu 2024 Tidak Berimbang

Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyebut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak berimbang. Sebab, salah satu pasangan calon (paslon) presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) didukung oleh Presiden yang sedang berkuasa. Sementara, dua paslon lain tidak memiliki kekuasaan. 

"Ini suatu pemilihan umum yang tidak seimbang, tapi juga pemilihan umum yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran," kata Ikrar dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, Rabu, 17 Januari 2024. 

Menurut Ikrar, seharusnya kekuasaan seorang presiden harus dikurangi jika anaknya sedang mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres. Jika tidak, kata Ikrar, abuse of power pasti terjadi.

Selain itu, Ikrar juga menyarankan menteri yang mencalon diri menjadi kontestan di Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatannya. "Kalau cuma cuti itu masih bisa menggunakan kekuasaan, penggunaan dana atau fasilitas pemerintah, seperti yang dilakukan salah seorang menteri yang menggunakan kendaraan milik negara," ujarnya.

Oleh karena itu, Ikrar mengungkap bahwa banyak laporan soal pelanggaran pemilu, belakangan ini. Namun, tidak diusut dengan baik oleh Bawaslu. 

"Bukan persoalan Bawaslu mampu atau tidak mampu melakukan suatu pengawasan pemilu dengan baik karena Bawaslu selalu mengatakan 'tenaga kami kurang'," jelas Bakti. 

"Bukan persoalan 'tenaga kami kurang', tapi memang mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki power cukup atau keberanian cukup bahwa ini adalah sebuah pelanggaran atau bukan," lanjutnya.