Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Jombang, Jawa Timur, diwarnai dengan dinamika perbedaan pendapat terkait tata tertib pemilihan calon Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2026-2031. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah wacana perubahan mekanisme pemilihan dari sistem one man one vote menjadi sistem yang lebih mengedepankan musyawarah dan kebersamaan.
“Kita ingin supaya pemilihan ketua umum ke depan itu lebih bernuansa kebersamaan, bukan persaingan. One man one vote itu banyak positifnya, tapi juga banyak negatifnya, ada persaingan yang sangat ketat pada titik-titik tertentu,” kata Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Minggu, 30 Agustus 2026.
Menuju Kepemimpinan yang Solid
Gus Ipul menjelaskan, dalam draf yang tengah dibahas, mekanisme pemilihan diupayakan agar pengurus cabang maupun wilayah dapat mengusulkan lebih dari satu nama calon ketua umum. Hal ini dilakukan guna mengikuti kebutuhan
organisasi di abad kedua Nahdlatul Ulama.
Selain persoalan teknis pemilihan, pembaruan ini juga menyentuh aspek tata kelola organisasi. Gus Ipul menyebut adanya wacana untuk memperkuat struktur kepemimpinan dengan menetapkan satu mandataris utama.
"Selama ini mandatarisnya ada dua, yaitu Rais Aam dan Ketua Umum. Dengan sistem yang baru ini, diharapkan mandatarisnya satu, sementara yang lain bersifat mendukung dan membantu melaksanakan amanat muktamar. Dengan begitu, kepemimpinan PBNU ke depan diharapkan lebih solid," jelasnya.
Prinsip Saling Merangkul
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa tujuan besar dari perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa setelah kontestasi selesai, tidak ada pihak yang terbuang. Organisasi ingin membangun budaya saling merangkul antara pihak yang menang maupun yang kalah dalam bursa pemilihan.
"Siapa pun yang bersaing bisa saling merangkul, tidak saling membuang. Yang mungkin suaranya kecil maupun besar, semuanya bisa ikut menjadi pengurus. Itulah harapan kita ke depan untuk NU," ucapnya.
Hingga saat ini, pembahasan mengenai tata tertib dan mekanisme pemilihan masih terus bergulir di tengah pelaksanaan pleno
muktamar yang diikuti oleh ribuan muktamirin dari berbagai daerah di Indonesia.
Streaming