Skandal Sel Mewah Berulang, DPR Sentil Fenomena Sipir Jadi Bawahan Napi Pejabat

Temuan fasilitas sel setara apartemen oleh Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong memantik kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Skandal yang terus berulang dari tahun ke tahun ini dinilai berakar pada bobroknya mentalitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemasyarakatan.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti fenomena miris di mana petugas lapas atau sipir kerap kehilangan wibawa dan justru tunduk kepada narapidana, terutama mereka yang berstatus mantan pejabat, politisi, atau tokoh berduit.

"Kalau warga binaan itu mantan anggota DPR atau pejabat, sering kali petugas justru berada di bawah subordinasi mereka. Padahal, petugas seharusnya memiliki tugas untuk menjaga disiplin dan mempunyai wibawa terhadap warga binaan," tegas Andreas dalam dialog Primetime News, Metro TV, dikutip Jumat, 25 September 2026.
 

Selain mendesak perombakan mentalitas SDM, Andreas juga menuntut penggunaan teknologi pengamanan yang lebih ketat, seperti pemasangan alat pengacak sinyal. Langkah ini krusial untuk memutus komunikasi dan transaksi ilegal menggunakan telepon seluler dari dalam tahanan.

Lebih lanjut, Andreas menyentil keras temuan di Lapas Cibinong ini sebagai sebuah ironi besar bagi institusi pemasyarakatan. Sebab, pada April 2026 lalu, Lapas Cibinong baru saja mencanangkan gerakan "Zero Halinar" (Bebas Handphone, Pungli, dan Narkoba).

Jika temuan Ombudsman terkait jual beli fasilitas mewah ini terbukti, hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi program reformasi lapas yang selama ini digaungkan.