Masyarakat Tuntut Presiden dan KPK Usut Dugaan Monopoli Tender Layanan Haji

1 October 2025 16:21

Massa dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji (MPH) melakukan aksi damai di depan Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, pada Selasa siang, 30 September. Mereka menyampaikan tuntutan terkait dengan proses tender haji yang diduga bermasalah.

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan untuk perbaikan pengelolaan haji di Indonesia. Melalui orasi di depan Gedung Kementerian Haji dan Umrah, mereka menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas dugaan praktik monopoli dalam proses tender haji. 

"Kami menesak Presiden Republik Indonesia agar mengevaluasi secara menyeluruh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di kementerian yang berhubungan dengan urusan haji dan umrah," ungkap Ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji, Ali Akbar Moma.
 

Baca Juga: Kemenhaj Libatkan Kejaksaan Tutup Celah Kebocoran Layanan Haji

"Kedua, KPK segera mengusut tuntas masalah syareka yang pernah dilaporkan di KPK terkait dengan monopoli masalah haji," sambungnya.

Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji menyampaikan pengusutan oleh KPK penting untuk menjamin penyelenggaraan haji yang bebas dari kepentingan pihak tertentu, serta mengutamakan kepentingan jemaah. Mereka juga menekankan agar pengelolaan tender dan juga layanan haji ke depan bisa lebih transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
Viral!, 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(Anggie Meidyana)