Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam menyatakan, dampak inkonsistensi presiden ini akan menjadikan kekuasaan negara menjadi tidak netral, sehingga dipertanyakan kredibilitasnya.
"Jika negara tidak netral, maka kemudian proses demokrasi dalam konteks pemilu di 2024 menjadi dipertanyakan kredibilitas, keterbukaan dan juga rasa keadilannya," ujar Khoirul Umam.
Ia menambahkan, meski memiliki hak berpolitik, pemimpin negara harus mampu membedakan domain privat dan domain politik.
"Harus bisa membedakan mana domain privat dan publik. ketika berbicara domain pulik silahkan menggunakan fasilitas negara dan menggunakan kekuasaan negara. Tetapi kalau masuk dalam domain privat berhubungan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai semua harus dinetralkan," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Jokowi menjelaskan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 dilakukannya demi memastikan kebijiakan strategis nasional di antaranya, pembangunan IKN.
"Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.
Jokowi menambahkan, ikut campur dalam urusan pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Ia juga mengklaim bahwa aparatnya tidak akan salah tafsir soal pernyataan yang dibuatnya.
(M. Khadafi)
