Usut Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal, Komisi III DPR Panggil Kapolri pada 12 November

Menanggapi bergulirnya skandal penyadapan ilegal, Komisi III DPR RI bergerak cepat dengan menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026 mendatang. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengonfirmasi pemanggilan tersebut difokuskan untuk membongkar secara tuntas siapa aktor intelektual serta motif di balik aksi spionase ilegal yang menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh penting lainnya.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Habiburokhman, dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin, 9 November 2026.

Habiburokhman menjelaskan bahwa rapat kerja baru dapat dilaksanakan pada Kamis lantaran DPR baru akan membuka masa persidangan pada Selasa, 10 November 2026.
 

Rapat kerja tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama jajaran Wakil Ketua Komisi III DPR, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam.

Ia menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal jalannya proses hukum agar transparan dan tidak pandang bulu terhadap pihak mana pun yang terlibat.

"Sebagaimana arahan pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ucapnya.