Pemerintah Siapkan Skema Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut potensi tunggakan iuran masyarakat yang mencapai lebih dari Rp10 triliun berpotensi untuk diputihkan. Setelah bertemu dengan Menteri Keuangan, Ali menambahkan rencana penghapusan tunggakan iuran jaminan kesehatan masyarakat ini masih akan dibahas lebih lanjut. 

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan skema pemutihan tunggakan yang akan menyasar peserta BPJS Kesehatan. Pemutihan ini harus tepat sasaran, misalnya mengacu kepada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutihan dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin.

"Yang jelas kalau BPJS berkeinginannya itu negara hadir. Kemudian, peserta itu bisa akses pelayanan. Tapi, tidak disalahgunakan," kata Ali, dikutip dari tayangan Newsline Bisnis, Metro TV, Jumat, 24 Oktober 2025. 
 

Baca juga: Purbaya Sebut Anggaran Pemutihan BPJS Kesehatan Capai Rp20 Triliun

Selain itu, kebijakan pemutihan tunggakan peserta BPJS Kesehatan berlaku bagi peserta yang pindah komponen. Contohnya, peserta BPJS Kesehatan yang dahulu termasuk kategori peserta mandiri dan kini terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

"Jadi ada yang sifatnya itu pindah segmen. Dulunya itu katakanlah mandiri terus pindah ke PBI kayak gitu. Itu kan jumlahnya jutaan," ungkap Ali.

Kebijakan pemutihan tunggakan ini diklaim tidak akan mengganggu arus kas di lembaga asuransi kesehatan resmi milik pemerintah tersebut. "Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu," ujar Ali.