Pakar hukum tata negara Prof. Juanda menegaskan penerapan pasal makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto harus didasarkan pada pembuktian unsur pidana.
Menurut dia, makar tidak cukup hanya didasarkan pada adanya tindakan penyadapan, tetapi harus dibuktikan melalui niat, motif, dan tindakan persiapan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Juanda menjelaskan, unsur makar dapat terpenuhi apabila terdapat tujuan untuk menggulingkan pemerintahan, mengganti Presiden, atau membuat kepala negara tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya.
Menurut dia, niat tersebut perlu didukung bukti konkret, termasuk adanya langkah persiapan yang mengarah pada tindakan makar.
"Kalau memang tindakan ini sudah ada tindakan persiapan, misalnya ada rapat-rapat, sudah bicara soal waktu, strategi untuk melakukan tindakan makar itu sendiri, itu sudah masuk delik kualifikasi makar," jelas Juanda dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Jumat, 13 November 2026.
Selain unsur makar, Juanda menyoroti dugaan pelanggaran prosedur dalam tindakan penyadapan. Ia menegaskan penyadapan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan untuk kepentingan pro justitia dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan perizinan yang berlaku.
Menurut dia, penyadapan yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang.
Pernyataan Juanda muncul di tengah desakan Komisi III DPR RI kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menerapkan pasal makar terhadap empat perwira tinggi
Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan konstitusi. Komisi III juga meminta Polri mengusut pihak yang diduga menjadi dalang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Menanggapi desakan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi tersendiri untuk mendalami dugaan tindak pidana makar. Penyelidikan tersebut diarahkan untuk menelusuri perintah, tujuan penyadapan, serta kemungkinan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara itu.
Suyudi menegaskan dugaan makar tersebut masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian melalui proses hukum tersendiri. Ia memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Streaming