Surya Paloh Pertanyakan Terminologi OTT KPK pada Penangkapan Bupati Koltim

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan kritik terhadap penangkapan Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara. Surya Paloh mempertanyakan terminologi OTT yang digunakan KPK dalam penangkapan Abdul Aziz dan meminta penjelasan agar ada kesepahaman. 

Menurut Surya Paloh, OTT seharusnya peristiwa yang terjadi di satu tempat antara pemberi dan penerima yang sama-sama melanggar norma hukum.

"Yang saya pahami, OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma hukum, terjadi di satu tempat antara pemberi maupun penerima. Tapi kalau yang satu melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah si pemberi, yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus?" kritik Surya Paloh usai membuka Rakernas I Partai NasDem di Hotel Claro Makassar, Jumat, 8 Agustus 2025.
 

Baca juga: Resmikan Kantor NasDem Sulsel, Surya Paloh: Wujud Semangat hingga Pengorbanan

Surya Paloh menilai terminologi yang tidak tepat dapat membingungkan publik, dan tidak mendukung jalannya pemerintahan. RDP diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai terminologi OTT agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mendukung penegakan hukum yang lebih baik.

Namun terlepas dari sikap kritisnya, Surya Paloh menegaskan konsistensi sikap Partai NasDem dalam mendukung penegakan hukum. Namun, Surya Paloh mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak didahului dengan drama.

"Tegakkan hukum secara murni, dan NasDem ada di sana. Yang salah adalah salah, prosesnya secara bijak," tegas Surya Paloh.

Di sisi lain, Surya Paloh juga menginstruksikan fraksi NasDem  di Komisi III DPR untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). RDP ini guna membahas terminologi Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Agar terminologi OTT khusus bisa diperjelas oleh kita bersama," ujar Surya Paloh.