Presiden Prabowo Subianto membeberkan langkah tegasnya dalam mereformasi sistem distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini merugikan petani. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, pada Senin, 29 September 2025, ia menyatakan telah memangkas puluhan ribu distributor untuk memastikan pupuk sampai langsung ke tangan petani.
Ia mengkritik sistem lama yang terhambat oleh 145 peraturan rumit dan banyaknya perantara yang tidak perlu. Menurutnya, birokrasi ini membuat pupuk seringkali menghilang sebelum tiba di tujuan.
"Saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani, jangan terlalu banyak perantara," tegasnya.
Kebijakan ini membuat 27.000 distributor kehilangan posisinya, namun Presiden Prabowo tidak khawatir kehilangan dukungan politik. Ia menegaskan bahwa nasib puluhan juta keluarga petani jauh lebih penting daripada kepentingan segelintir pihak.
"Saya tahu itu distributor-distributor itu ya, saya tahu itu ponakan bupati, sepupunya ya tim suksesnya, maaf deh kan kita sudah lama jadi orang Indonesia ya kan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menolak keras adanya campur tangan politik dalam penyaluran bantuan untuk rakyat. Ia bahkan menolak usulan dari internal partainya,
Gerindra, untuk mengisi posisi distributor yang kosong dengan kader partai.
Menurutnya, hak warga negara tidak boleh dijadikan komoditas atau alat
politik untuk kepentingan elektoral. Bantuan pemerintah harus diberikan kepada siapa pun yang berhak tanpa memandang pilihan politiknya.
"Tidak ada itu, tidak ada yang gantikan dari pabrik sampai gitu enggak ada itu hak. Mau petaninya milih
PKS, milih Demokrat enggak ada urusan. Politik adalah politik, hak adalah hak," pungkasnya.
(Daffa Yazid Fadhlan)
Streaming