Rapat pembahasan terkait pemangkasan anggaran antara DPR dengan pemerintah ditunda. Hal ini dilakukan lantaran postur anggaran tengah direkonstruksi.
Pasca efisiensi, sejumlah kementerian, lembaga (K/L), serta pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran dengan menargetkan APBN mengalami efisiensi senilai Rp306,6 triliun.
Anggaran itu diketahui akan dialokasikan untuk program strategis pemerintah seperti program makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi, serta swasembada pangan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pun meminta menteri dan kepala lembaga mengidentifikasi efisiensi anggaran masing-masing dan membahasnya dengan mitra komisi di DPR RI.
Meski demikian, terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan untuk menunda rapat efisiensi anggaran dengan seluruh mitra komisi hingga ada anggaran rekonstruksi terbaru.
Sebelumnya muncul kekhawatiran efisiensi anggaran bakal berdampak pada gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun ini. Namun Kepala Kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan anggaran untuk belanja pegawai bantuan sosial hingga subsidi,
public service obligation atau PSO tak akan ikut-ikutan dipangkas.
Belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya. Mungkin ada
fearmongering, ketakutan-ketakutan yang disebarkan. Yang jelas arahan dari Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, PSO, belanja pegawai, bantuan sosial itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi.
Respons Menteri Usai Pemangkasan Anggaran
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Muhaimin Iskandar mengaku menghadapi pemotongan anggaran Kementerian dengan bahagia. pemangkasan yang dilakukan kementeriannya hanya di lini tertentu.
"Kita gak ada yang terdampak, gaji tetap, semua memang mayoritas untuk gaji. Mungkin mengurangi perjalanan dinas, jumlah yang ikut perjalanan dinas. Saya pribadi sangat bahagia dengan seluruh bentuk efisiensi ini. Ini cita-cita lama bahwa negara ini harus efisien," ungkap Muhaimin.
Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan tak berpengaruh dengan efisiensi anggaran hingga 80%. Ia memastikan tak ada proyek yang mangkrak.
"Bagi kami APBN itu penugasan. Tapi kami ini kan punya standar juga, membangun sesuatu harus sempurna. Berapapun yang dianggarkan sekarang ini kepada saya detik ini pasti saya akan terima dan saya akan maksimalkan dan saya akan sempurnakan," kata Dody.
Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU menurut Dody bisa menjadi solusi atas keterbatasan anggaran sekaligus membuka peluang investasi dari swasta.
Skema KPBU akan difokuskan pada sektor pembangunan bendungan, embung, jalan tol, hingga jembatan.
Streaming