Di PBB, Menteri LH Paparkan Aksi Iklim Era Prabowo

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa aksi pengendalian perubahan iklim bukan merupakan beban biaya atau hambatan bagi jalannya pembangunan negara. Langkah tersebut justru menjadi bagian dari strategi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh, menciptakan lapangan kerja hijau, serta mengentaskan kemiskinan.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, saat mewakili Indonesia dalam forum Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada Pertemuan Tingkat Tinggi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Menurut Jumhur, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah memantapkan komitmen aksi iklim melalui dokumen pembaruan komitmen nasional guna mencapai target net zero emission selambat-lambatnya pada tahun 2060.
 

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa berbagai langkah konkret untuk menjaga kelestarian bumi ini berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketahanan energi, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan daya tahan atau resiliensi masyarakat.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menerjemahkan ambisi iklim menjadi tindakan nyata melalui pembaruan Nationally Determined Contribution (NDC) dan NDC Kedua kami, sebagai jalan menuju net zero emission pada tahun 2060," ucap Jumhur dikutip dari Prioritas Indonesia, Metro TV, Jumat 25 September 2026.