Menteri LH Paparkan Langkah Nyata Presiden Prabowo untuk Perlindungan Lingkungan

Jakarta: Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan aksi iklim global dengan tetap menempatkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai dua agenda yang berjalan beriringan. Pesan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Jumhur, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 September 2026.
 

Indonesia Dorong Implementasi Aksi Iklim

Indonesia menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution(NDC) sebagai salah satu arah menuju target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam forum tersebut, Indonesia menekankan pelaksanaan aksi iklim perlu berjalan seiring dengan agenda pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan ketahanan masyarakat.

Menteri Jumhur mengatakan Indonesia memiliki arah pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan secara bersamaan.

“Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama," kata Jumhur.

Indonesia juga memaparkan sejumlah langkah lintas sektor untuk mendukung agenda tersebut. Upaya yang disampaikan meliputi pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage secara bertanggung jawab, pengembangan energi surya berskala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi.

Dalam penyampaian lisannya, Jumhur turut menyoroti pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon sekaligus upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

“Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” tegas Jumhur.


Baca Juga :

Pembiayaan Jadi Bagian Aksi Iklim

Selain Leaders Dialogue, Indonesia terlibat dalam tiga Solution Dialogues yang membahas pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, serta pengurangan emisi metana. Rangkaian dialog tersebut menghubungkan agenda transisi iklim dengan kebutuhan pembiayaan dan implementasi di tingkat masyarakat.

Dalam pembahasan pembiayaan iklim, Indonesia menekankan kebutuhan pendanaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan NDC dan National Adaptation Plan (NAP). Kebutuhan tersebut mencakup tahap penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga pembelajaran.

Indonesia juga menilai hibah dan pembiayaan sangat konsesional tetap diperlukan untuk mendukung pengumpulan data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta aksi berbasis komunitas.

Selain itu, Indonesia mendorong dukungan terhadap penanganan kehilangan dan kerusakan atau loss and damage yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses negara serta masyarakat yang menghadapi dampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung secara perlahan.

Pengurangan emisi metana menjadi salah satu contoh aksi iklim yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.


Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat. Foto: Kementerian LH/BPLH

Upaya tersebut mencakup perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, penguatan data, pelaporan dan verifikasi atau measurement, reporting and verification (MRV), penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Langkah tersebut diarahkan untuk menekan emisi sekaligus memberikan manfaat terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan layanan publik. Metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menempatkan adaptasi sebagai bagian penting dalam agenda perubahan iklim. Upaya tersebut berjalan bersama mitigasi, termasuk dalam menghadapi risiko kenaikan muka air laut.

Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa. Upaya tersebut juga disertai perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir untuk menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan kawasan pesisir.

Indonesia menempatkan adaptasi sebagai langkah perlindungan terhadap pembangunan sebelum risiko iklim berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.

Indonesia Menuju COP31

Keterlibatan Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues menunjukkan agenda lingkungan dan perubahan iklim ditempatkan dalam berbagai sektor pembangunan.

Kebijakan energi, industri, investasi, pengelolaan sampah, pembiayaan, dan perlindungan kawasan pesisir berkaitan dengan ketahanan pangan, kesehatan, lapangan kerja, kualitas lingkungan, serta kemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim.

Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan yang kredibel dalam pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance.

Indonesia juga menekankan pentingnya multilateralisme menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata, terutama bagi masyarakat dan negara yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” ujar Jumhur.

Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu, 23 September 2026.

Climate Summit 2026 dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan diikuti kepala negara serta kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, pelaku usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga perwakilan pemuda.

Sejumlah pemimpin yang hadir antara lain Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdo?an, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut digelar menjelang COP31 dengan tiga fokus utama. Agenda itu mencakup percepatan pengurangan emisi dan transisi berkeadilan, perluasan akses pembiayaan terjangkau bagi negara berkembang, serta penguatan adaptasi dan ketahanan iklim untuk melindungi masyarakat dan mata pencaharian dari peningkatan risiko iklim.