Ketua Lembaga Terjerat Asusila!

Pekan lalu, publik digemparkan dengan pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) akibat skandal asusila yang dilakukan terhadap wanita berinisial CAT. CAT merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Terkuaknya perilaku memalukan sang Ketua KPU sangat mencoreng lembaga penyelenggara pemilu yang memang belakangan sarat kontroversi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024. 

Krisis kepercayaan terhadap KPU menjadi tamparan keras bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Khususnya Komisi II DPR sebagai mitra sekaligus lembaga yang memilih para Komisioner KPU Periode 2022-2027.
 

Baca juga: DKPP Pecat Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Terkait Kasus Asusila

Kualitas lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini menjadi sorotan. Bahkan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun X pribadinya menilai secara umum jajaran KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menklaim penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak akan akan terganggu meski kepercayaan publik terhadap KPU sudah rontok.

Berkaca dari rentetan pelanggaran etik di KPU, evaluasi mekanisme proses rekrutmen komisioner KPU dan badan ad hoc serupa perlu dilakukan.

Tentu semua sepakat kasus asusila dengan modus relasi kuasa di semua lembaga jangan sampai terulang lagi. Etika dan moral harus menjadi faktor utama selain integritas, demi memilih pejabat publik yang berkualitas dan bermartabat serta menjaga marwah lembaga negara.