Menlu Tegaskan Tak Ada Iuran USD1 Miliar untuk Keanggotaan Dewan Perdamaian

Washington: Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa tidak ada iuran sebesar USD1 miliar sebagai syarat keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika Serikat.

Sugiono mengungkap bahwa status Indonesia sebagai anggota tidak bergantung pada pembayaran dana kepada BoP. Ia menegaskan, bahwa kontribusi dalam Dewan Perdamaian dapat berupa dana, pasukan, maupun partisipasi perorangan melalui rekening di World Bank.

Hingga kini, Indonesia tidak memberikan dana sepeser pun kepada BoP. Peran Indonesia saat ini hanya meliputi rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Meski demikian, Sugiono mengukuhkan posisi Indonesia yang tetap merupakan anggota BoP.

“Enggak ada. Jadi dari awal saya bilang ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan, kita sekarang sudah anggota, enggak perlu bayar juga enggak apa-apa. Ada yang uang, ada yang pasukan, ada yang orang perorang kirim ke rekening yang di World Bank,” ujar Sugiono, dalam program Headline News Metro TV, Sabtu, 21 Februari 2026.
 

Disetujui Palestina

Di satu sisi, Sugiono memastikan rencana pengerahan personel Indonesia untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari pihak Palestina.

Kehadiran Ketua Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) Ali Shaath dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington DC menjadi bukti bahwa pihak Palestina mengetahui dan memahami rencana tersebut.

“Pihak Palestina ada di sana, dan mereka sudah tahu, sudah paham. Kemudian kita juga sudah menyampaikan syarat nasional kita, jadi semuanya sudah terlibat,” kata Sugiono

Menurut Menlu Sugiono, partisipasi Indonesia dalam ISF bertujuan mendukung upaya menjaga gencatan senjata dan menciptakan stabilitas keamanan di Gaza, sebagaimana diharapkan oleh otoritas administrasi Gaza.

“Gencatan senjata, kemudian penciptaan suasana yang aman dan stabil, baru tahap-tahap berikutnya bisa dilakukan,” ujarnya.

(Nada Nisrina)