Menteri Keamanan Israel Desak Netanyahu Tolak Perjanjian Gencatan Senjata AS-Iran

Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menolak perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Penolakan keras ini terutama ditujukan pada salah satu poin utama kesepakatan, yakni syarat penghentian agresi militer Israel di wilayah Lebanon.

Meskipun pembicaraan mengenai gencatan senjata sedang berlangsung, militer Israel dilaporkan masih terus melanjutkan serangan ke Lebanon. Ben-Gvir bahkan mendorong pasukan pendudukan untuk terus memperluas wilayah jajahan di negara tersebut. Sikap ini menunjukkan keengganan Israel untuk menerima poin-poin negosiasi yang dirancang oleh AS dan Iran.

"Negara Israel dilarang menerima gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Kita harus bertindak berdasarkan kesadaran yang jelas dan tanpa kompromi. Keamanan warga negara Israel adalah yang utama di atas segalanya," ujar Ben-Gvir dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Rabu 17 Juni 2026. 

Menurutnya, sebagai negara berdaulat, Israel bukanlah pelaksana kepentingan negara lain. Israel tidak seharusnya terikat pada perjanjian yang dianggap dapat menutup nasib, serta membatasi kemampuan negara dalam melindungi rakyatnya sendiri.

"Negara yang berdaulat bukanlah kontraktor pelaksana dari kekuatan global mana pun. Negara tidak terikat pada perjanjian-perjanjian yang menutup nasib atas kemampuannya untuk melindungi rakyatnya sendiri," ucapnya. 

Kesepakatan antara AS dan Iran ini sebenarnya dijadwalkan akan ditandatangani di Jenewa pada Jumat, 19 Juni 2026. Namun, dengan adanya penolakan tegas terhadap penghentian agresi di Lebanon, nasib perdamaian di kawasan tersebut kini kembali dibayangi ketidakpastian.