Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tiga komoditas utama ekspor Indonesia mampu menyumbang devisa negara hingga USD65 miliar atau setara dengan Rp1.100 triliun per tahun. Ketiga komoditas strategis tersebut meliputi minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), batu bara, dan ferro alloy (paduan besi).
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di Sidang Paripurna DPR RI, pada Rabu siang, 20 Mei 2026.
Dikutip dari Headline News Metro TV, Presiden menyoroti sebuah paradoks besar yakni rasio pendapatan negara Indonesia yang masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga, serta angka kemiskinan yang justru meningkat di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang positif.
Rincian Tiga Komoditas Raksasa Penyumbang Devisa
Di hadapan para anggota dewan, Presiden Prabowo merinci besaran kontribusi dari masing-masing komoditas ekspor andalan Indonesia berdasarkan data tahun 2025. Batu bara menjadi penyumbang devisa terbesar yang mencapai USD30 miliar, lalu minyak kelapa sawit (CPO) menyumbang devisa sekitar USD23 miliar. Ada juga ferro alloy (paduan besi), komoditas hasil hilirisasi ini turut menyumbang devisa mencapai USD16 miliar.
"Luas sebesar Eropa dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas yang sangat berharga. Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari USD65 miliar, setara dengan Rp1.100 triliun per tahun," papar Prabowo.
Kendati memiliki potensi ekspor yang bernilai ribuan triliun, Prabowo secara terbuka mengkritik rasio penerimaan negara yang belum optimal. Ia menyebut Indonesia memiliki rasio belanja dan penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang paling rendah di antara negara-negara anggota G20.
"Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko? Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Bedanya apa kita sama orang Kamboja atau Filipina?" tegasnya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi perpajakan yang komprehensif, menutup celah kebocoran ekspor, serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor komoditas strategis.