Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR Senayan, Selasa 9 Juni 2026. Rapat ini khusus membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk arah penyusunan RAPBN Tahun 2027.
Berdasarkan laporan jurnalis Indira Pramesti dalam tayangan Headline News, Metro TV, Menkeu Purbaya di hadapan anggota dewan melaporkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini terbukti sangat tangguh. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat menembus angka 5,61% year on year (yoy), yang merupakan rekor tertinggi sejak 2014. Capaian ini juga didukung oleh tingkat inflasi yang sangat terkendali di level 3,08%.
Meski ekonomi domestik menunjukkan tren positif, pemerintah tetap menyiapkan sembilan langkah responsif untuk mengantisipasi gejolak perekonomian global pada 2027.
Fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan komoditas pangan, serta memastikan ketahanan pasokan energi dan stok beras nasional. Dari sisi anggaran, pemerintah berkomitmen menjamin disiplin fiskal sekaligus mendorong efisiensi belanja negara.
Selanjutnya, langkah responsif ini akan dilanjutkan dengan optimalisasi pendapatan negara berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan perbaikan tata kelola ekspor komoditas tersebut. Untuk mendorong roda ekonomi, pemerintah akan memberikan paket stimulus pendukung daya beli masyarakat dan dunia usaha, memperbaiki pola penyerapan belanja pemerintah agar lebih cepat dan berdampak tinggi (
quick and high), serta memperkuat harmonisasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Target Kesejahteraan dan Fokus Strategis
Melalui rancangan KEM-PPKF 2027 ini, pemerintah mematok target kesejahteraan sosial yang sangat agresif. Fokus terbesarnya adalah menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0%. Target ini diiringi dengan upaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke rentang 4,30% - 4,87% serta meningkatkan proporsi penciptaan lapangan kerja secara nasional menjadi 40%.
Secara strategis, penyusunan APBN 2027 akan bertumpu pada penguatan sinergi antara otoritas fiskal, moneter, serta sektor keuangan seiring dengan peran Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan semakin sentral. Pemerintah juga memberi jaminan akan menguatkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin serta meningkatkan proporsi dana Transfer ke Daerah (TKD) demi pemerataan pembangunan.
Streaming