Pemerintah mendorong petani sawit agar tak sekadar menjadi pemasok hasil perkebunan, tetapi juga mampu menguasai proses hilirisasi. Upaya ini ditegaskan melalui penguatan koperasi perkebunan dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta.
Dengan mengusung tema "Mewujudkan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan Berbasis Reforma Agraria dan Koperasi Perkebunan", konferensi ini mempertemukan para petani dan organisasi petani dari sejumlah daerah, di antaranya Aceh, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Tak hanya berfokus pada sawit, forum ini juga melibatkan petani komoditas perkebunan lain, termasuk kakao.
Melalui forum ini, koperasi didorong agar tidak sekadar menjadi wadah perkumpulan bagi petani, tetapi juga berkembang menjadi badan usaha nyata yang memiliki daya tawar tinggi dan akses pembiayaan yang luas.
Khusus bagi petani sawit, koperasi juga didorong masuk ke sektor hilirisasi. Artinya, petani tidak hanya mengelola dan menjual Tandan Buah Segar (TBS), tetapi ke depannya ditargetkan mampu memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri dengan kapasitas yang disesuaikan.
Pemerintah menargetkan konferensi ini dapat melahirkan rekomendasi konkret untuk mempercepat pembentukan badan usaha koperasi, sekaligus membuka jalan hilirisasi bagi perkebunan rakyat. Hal ini dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, memaparkan bahwa saat ini mayoritas lahan perkebunan masih didominasi oleh perusahaan besar, sehingga penguatan kelembagaan petani melalui koperasi menjadi sangat krusial.
"Koperasi bisa menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan penguasaan tanah. Untuk kebun-kebun sawit di Indonesia itu, luas lahannya mencapai 16 juta hektare. BUMN menguasai 9 persen, perkebunan rakyat 43 persen, dan 52 persen sisanya dikuasai oleh korporasi besar," tegas Ferry, dikutip dari
Prioritas Indonesia, Metro TV, Selasa 22 September 2026.
Streaming