DPR Tegaskan Kedudukan Polri Langsung di Bawah Presiden, Bukan Kementerian

Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian. Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 26 Januari 2026.

Keputusan ini disepakati oleh delapan fraksi yang hadir dalam rapat. Hal ini didasari oleh perjalanan sejarah dan amanat reformasi yang tertuang dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor VII/MPR/2000.
 

Baca juga: Keutamaan Salat Duha Menurut Hadis, Salah Satunya Mendatangkan Rezeki

Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan masing-masing sebelum kesimpulan dibacakan dan ditutup dengan ketukan palu oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.

“Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Habiburokhman.

Selain menegaskan kedudukan Polri, Komisi III DPR juga membahas delapan poin percepatan reformasi Polri yang sebelumnya menjadi bahan rapat kerja. Habiburokhman menekankan bahwa delapan poin tersebut harus menjadi keputusan mengikat antara DPR dan pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang.