Jakarta: Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melakukan pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025. Pertemuan itu guna memastikan bahwa program menangani anak yang bermasalah dengan dikirim ke barak militer tidak melanggar HAM.
Usai melakukan pertemuan selama satu jam, Menteri Natalius Pigai berksimpulan bahwa dalam program pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berorientasi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Jabar. Tidak ada indikasi melanggar HAM anak.
"Pendidikan yang ditanamakn oleh Gubernur Jabar ini orientasinya meningkatkan kualitas SDM, pengetahuan, keterampilan, peningkatan mental, kualitas mental, produkfitivas, disiplin, dan tanggung jawab," kata Pigai, dalam program Metro Siang Metro TV, Jumat, 9 Mei 2025.
Menurut Pigai, kebijakan ini sebagai upaya baik untuk memperbaiki karakter anak-anak yang bermasalah. Bahkan, Pigai mendorong kebijakan ini diperluas dan diterapkan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia jika hasilnya terbukti baik untuk pendidikan karakter anak.
Namun, dia meminta Pemprov Jabar dan TNI yang menyelenggarakan kebijakan ini agar tidak melakukan hukuman fisik kepada anak-anak tersebut. Pihaknya juga meminta Pemprov Jabar dan TNI agar menyampaikan setiap kegiatan hingga hasil yang dicapai secara transparan.
Sementara itu, Dedi Mulyadi mengatakan, pendidikan ala militer bukan berarti mendidik anak untuk menjadi prajurit. Melainkan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan.
Lembaga militer yang memiliki kedisiplinan tinggi dianggap sebagai tempat yang tepat untuk membangun karakter anak. Tetapi dengan cara-cara sipil, terutama soal disiplin hidup.
"Maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pendidikan dsiplin siswa, pendidikan bela negara, dengan penguatan [endidikan berkarakter. Maka, kami menggandeng TNI, karena TNI punya pengalaman," kata Dedi.
Sebagai informasi, sebanyak 272 siswa SMA di Jabar telah dikirimkan ke
barak militer. Angka tersebut merupakan akumulasi dari pertama kali kebijakan tersebut diberlakukan pada 1 Mei 2025.
Ratusan siswa itu terdiri dari 106 sekolah berbeda. Rinciannya, sebanyak 53 siswa berasal dari SMA negeri dan enam siswa berasal dari SMA swasta. Sementara dari SMK Negeri sebanyak 32 siswa. Sisanya sebanyak 15 siswa berasal dari SMK swasta.
Streaming