Abraham Samad: Bila Saya Dipidana, Artinya Kebebasan Berekspresi Dibungkam

Mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai terlapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh Joko Widodo. Ia menyebut apabila yang ia sampaikan dalam sebuah siniar dipidanakan, maka pemanggilan dirinya berunsur pembungkaman kebebasan berpendapat.

Kehadiran Abraham Samad juga turut dampingi sejumlah aktivis yang terdiri dari YLBHI, kontraS, LBH Pers, Indonesia Memanggil IM 45 Institute, dan LBHAP Muhammadiyah.

Samad mengaku memenuhi panggilan untuk memberi contoh bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai hak istimewa terhadap hukum. Sebelumnya, penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa pelapor yakni AD Darmawan dan Leh Kumanan termasuk saksi dari pihak pelapor Silfester Matutina yang merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih.

Selain itu, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah diperiksa di Polresta Solo pada 23 Juli 2025. Kasus tundingan ijazah palsu ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim penyidik tengah mencari alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka.
 

Baca: PN Sleman Tolak Gugatan Perdata Keaslian Ijazah Jokowi

"Saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, equal before the law," kata Abraham Samad dikutip dari Headline News, Metro TV, Rabu, 13 Agustus 2025.

"Ini bukan tentang saya ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi," tambahnya.