Pencopotan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) di tengah aksi mahasiswa yang memprotes efisiensi anggaran pendidikan jadi sorotan. Presiden Prabowo ditengarai berupaya meredam gejolak publik dengan mengganti menteri yang dinilai kontroversial.
"Siapa yang ndablek, siapa yang bandel, siapa yang tidak mau ikut dengan pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, akan saya tindak!" ujar presiden dalam keterangannya di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama, Rabu 5 Februari 2025.
Peringatan yang disampaikan presiden untuk merombak Kabinet Merah Putih bukan isapan jempol belaka. Buktinya, presiden mencopot Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Mendikti Saintek dan digantikan oleh Brian Yuliarto berdekatan dengan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Alasan utamanya karena saya sudah bekerja keras selama empat bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah. Ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujar Satryo.
Selain sempat berkonflik internal dengan anak buahnya di lingkungan Kemendikti Saintek, guru besar ilmu politik UIN Jakarta Burhanuddin Muhtadi menyebut penyataan Satryo di Komisi X DPR terkait potensi efisiensi anggaran yang berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan KIPK adalah salah satu pemicu gelombang unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah dengan tajuk Indonesia Gelap. Meski akhirnya efisiensi di sektor pendidikan tinggi dikoreksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Bayangkan ada menteri didemo bawahannya sendiri? Menurut saya
win-win, ini bagi Satryo mengurangi tekanan saja, mengurangi stres. Di saat yang sama membuat situasi di kementerian jadi kondusif terlepas apakah Pak Brian mampu mengkomunikasikan kebijakannya terhadap mahasiswa," ungkap Burhanuddin dalam keterangannya.
Adapun dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu selain impikasi kenaikan UKT akibat efisiensi anggaran. Rinciannya sebagai berikut:
1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto
Streaming