Peran Informasi KSP, BKP, dan Komdigi Diminta Tak Tumpang Tindih

Pengamat Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto memberikan catatan soal transformasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Ia meminta agar lembaga tersebut dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tak tumpang tindih dalam menjalankan peran informasi. 

"Ini penting untuk membangun yang disebut dengan sistem komunikasi nasional yang lebih spesifik lagi tentu menyangkut tata kelola komunikasi pemerintahan," kata Gun Gun dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis, 18 September 2025. 

Gun Gun menyampaikan masalah sebenarnya ada di peran informasi. Peran ini harus dimainkan dengan tepat guna dan tepat sasaran. 

"Menurut saya memang yang paling penting selain perubahan nomenklatur kan ini perubahan nomenklatur berarti dari kantor menjadi badan, itu tidak cukup hanya sekedar perubahan nama," ujarnya. 
 

Baca juga: Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Punya Aset Senilai Rp33,1 Miliar

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan penanganan komunikasi dilakukan PCO sejak Agustus 2024. Padahal, sebelumnya tugas tersebut dilakukan KSP melalui deputi komunikasi politik.

"Saat PCO menjadi kantor yang menangani komunikasi kepresidenan, saya lihat memang tampak hambatan sehingga tidak efektif. Mulai dari penemuan, konklusi, dan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan oleh presiden untuk menyampaikan ke khalayak," pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Lembaga ini merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).  

Dalam pelantikan itu, turut diumumkan Hasan Nasbi telah diberhentikan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Kebijakan baru ini tertuang dalam Nomor 96P Tahun 2025 dan Nomor 97P Tahun 2025, serta Nomor 152/TPA Tahun 2025.