Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap jika terkena reshuffle kabinet. Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas jajarannya yang tidak bekerja serius untuk rakyat.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Maruarar menyebut sebagai pembantu presiden, ia harus siap dengan segala keputusan. Menurutnya, reshuffle adalah hak prerogatif presiden yang harus dihormati oleh semua menteri.
"Itu kewenangan penuh presiden. Jadi para menteri harus siap jika terkena
reshuffle. Itu hak yang harus dihormati sesuai konstitusi," ujar Maruarar seperti dikutip dari
Headline News Metro TV, Kamis 6 Februari 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberikan
ultimatum bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak berpihak pada rakyat, termasuk menteri dan aparat yang dianggap masih bandel. Prabowo juga menegaskan ia telah memberikan waktu 100 hari kerja kepada jajarannya untuk melakukan perbaikan.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Harian DPP Gerindra
Sufmi Dasco Ahmad menyebut hal ini merupakan peringatan keras bagi para menteri. Mereka diminta untuk melakukan evaluasi internal dan memastikan bahwa tugas-tugas mereka dijalankan dengan maksimal.
"Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atau langkah-langkah perbaikan setelah 100 hari pemerintahan. Ini menjadi peringatan bagi para menteri untuk bekerja lebih baik," kata Sufmi.
Lebih lanjut, Sufmi menyebut sikap terbuka
Presiden Prabowo dalam menyampaikan hal ini menunjukkan bahwa peringatan tersebut bukan sekadar wacana melainkan langkah serius dalam memastikan efektivitas pemerintahan.
(Zein Zahiratul Fauziyyah)
Streaming