Jakarta: Sejumlah ketua umum partai politik (parpol) dari anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengaku belum ada pembahasan mengenai pembagian jatah menteri. Padahal Golkar sudah memberikan kode untuk meminta jatah lima menteri.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, misalnya. Mengaku belum ada pembahasan soal itu. Sebab soal pembagian jatah menteri menjadi kewenangannya presiden terpilih.
"Itu hak prerogatif presiden. Terserah beliau," kata Zulhas, biasa dia disapa, Kamis, 21 Maret 2024.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menjawab tegas belum ada pembahasan soal jatah menteri. AHY hanya memastikan Indonesia sudah mempunyai sosok pemimpin baru.
"Malam hari ini kita sudah benar-benar bisa memastikan pemimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan," ujar AHY.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang sebelumnya sempat menyinggung jatah lima menteri kini seperti menarik kembali ucapannya. Dia mengaku akan membahasnya kembali bersama presiden terpilih dan partai koalisi ketika ditanya kembali.
"Belum resmi jadi masih ditunggu," kata Airlangga.
Sebelumnya
Airlangga berharap ada kadernya yang bergabung di kabinet pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya, ada jatah lima kursi kementerian yang tersedia untuk Golkar.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan kontribusi Golkar memenangkan Prabowo seharusnya dapat menyediakan ruang bagi para kader jadi menteri. Dia mengaku sudah bicara kepada Prabowo soal itu.
Streaming